HUT Lampung, Pemkab Way Kanan Apresiasi Gubernur Ridho

Memperingati HUT Lampung ke 53, Pemerintah Way Kanan menggelar Rapat Paripurna (ist) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Way Kanan menggelar rapat paripurna peringati hari ulang tahun (HUT) provinsi Lampung ke-53, di ruang sidang istimewa setempat, Senin (20/3). Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim, didamping wakil ketua I Aris Nasution, wakil ketua […]

Herman HN Pecat Gumsoni

Pemerintah Bandarlampung telah memberhentikan Gumsoni sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Bandarlampung  atas adanya temuan seperangkat alat hisap sabu atau lebih dikenal dengan sebutan “Bong” saat petugas reserse narkoba melakukan penggeledahan diruang kerjanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Gumsoni juga diminta untuk segera memenuhi pemanggilan Polresta Bandarlampung untuk mengklarifikasi terkait temuan tersebut. “Harus dipenuhi, mulai hari ini […]

Rehab Gedung FKIP Unila Rp 3,7 Miliar Disoal

Proyek Rehabilitasi Tahap I Gedung J FKIP Unila Tahun Anggaran 2016 diduga pengerjaannya tidak sesuai dengan alokasi dana yang dianggarkan, kegiatan yang pagunya mencapai Rp.3.755 Miliar itu bahkan hingga saat ini belum dirampungkan oleh pihak rekanan yakni . PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia. Dari pantauan PeNa, dari beberapa ruas bangunan hanya mengalami perbaikan sedikit, sedangkan […]

Tunggakan Dana Biling, DPRD Belum Pro Aktif

Tidak dibayarkannya dana Bina Lingkungan (Biling) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada sekolah yang menerima siswa kurang mampu, alhasil memicu asumsi sejumlah pengamat jika terdapat inkonsistensi Pemkot dalam mengemban amanah Undang-Undang dalam tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan selain itu tidak tersedianya anggaran untuk program tersebut kuat dugaan terjadi pengalihan untuk kegiatan lainnya. Puluhan miliar […]

Selain Dana Sertifikasi, Hak Siswa Miskin Juga Dikebiri

Program Bina Lingkungan (Biling) Pemerintah Kota Bandar Lampung yang digadang sebagai program unggulan Walikota Herman HN baru sebatas jargon, adanya tunggakan pembayaran dana Biling hingga mencapai Rp 21 miliar menjadi bukti jika Peraturan daerah (Perda) nomor 01 tahun 2012 yang sejatinya menjadi dasar hukum untuk memenuhi hak siswa miskin mendapatkan pendidikan yang layak justru menjadi […]