OJK Keluarkan Peraturan Tentang Bank Perantara

TAPISBERSERI.COM- Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan tiga peraturan (POJK) salah satunya tentang Bank Perantara. “POJK tentang Bank Perantara memuat aturan mengenai prosedur pendirian bank perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, dan pengakhiran Bank Perantara,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadah pada tapisberseri.com dalam rilisnya, Sabtu, 8 April 2017.

Bank Perantara, menurut Muliaman dalam aturan yang baru, hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS.

Keberadaan Bank Perantara sendiri, jelas dia, membuka opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank. Tidak hanya dilakukan dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank bermasalah. Namun juga dapat digunakan sebagai sarana resolusi untuk menerima aset atau kewajiban yang mempunyai kualitas baik dari bank bermasalah.

Aturan ini dikeluarkan OJK sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Diharapkan, lanjut Muliaman, memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan kebijakan penanganan krisis di sektor keuangan.

“UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan lembaga/otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan,” ujar dia.

Selain peraturan tenang Bank Perantara, OJK juga mengeluarkan peraturan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum serta tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik. (*)

146 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *