Bawaslu Petakan Pilkada Serentak 2018

TAPISBERSERI.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan pilkada yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Ada 171 daerah yang akan melangsungkan pilkada pada 2018, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 114 kabupaten.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dwi Pettalolo mengatakan pihaknya telah menyusun indeks kerawanan pilkada 2018 yang terbagi menjadi tiga dimensi, yakni dimensi penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi.

Dari dimensi penyelenggara, Bawaslu menentukan variabel yang akan diawasi adalah aspek integritas dan profesionalitas penyelenggara. Kedua aspek ini umumnya menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap penyelenggara.

“Dalam praktik pemilihan kepala daerah pada putaran pertama dan kedua dimensi ini terlihat memberi kontribusi di dalam menentukan kerawanan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Ratna, Selasa 24 Oktober 2017.

Dimensi kontestasi, variabel yang sudah disusun oleh Bawaslu adalah soal pencalonan dan kampanye. Variabel ini akan menjadi perhatian yang cukup serius manakala ada petahanan yang bertarung kembali dalam kontestasi pilkada.

Akan ada banyak hal yang harus dilakukan Bawaslu, salah satunya pengawasan, terutama ketika petahanan memutuskan ikut kembali dalam pertarungan pilkada.

“Berpotensi menjadi pemicu konflik ketika petahana menggunakan kekuasaannya untuk menyusun kebijakan, program kegiatan, yang mengarah pada kepentingan pemenangan. Seperti mobilisasi PNS atau mengunakan fasilitas negara,” katanya.

Sementara untuk dimensi partisipasi variabel utama pengawasan ada pada hak pilih dan kondisi lokal. Hal ini penting untuk dipetakan sejak awal karena partisipasi pemilih menjadi sebuah ukuran menilai kualitas pemilu atau pilkada. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih, maka kualitas pemilu semakin baik.

Dewi mengatakan, selain pemerintah partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi pemilu sangat dibutuhkan. Terlebih sering kali tahapan pemilu menjadi lebih kompleks ketika ada gabungan dua jenis pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan.

“Jadi pelibatan masyarakat secara aktif untuk berpartisipasi dalam pemilu jadi poin penting. Karena konflik ini tidak terjadi di ruang hampa melainkan di tengah masyarakat itu sendiri,” jelasnya.(*)

26 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *