Panitia Kampanye Ridho-Bakhtiar Larang Anak Gunakan Atribut

0
2

METRO – PEMANDU acara kampanye terbuka pasangan calon gubernur Lampung nomor urut satu M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri di Lapangan 16C Kota Metro, mengimbau agar anak-anak yang hadir tidak menggunakan atribut kampanye.

Imbauan tersebut, merupakan arahan agar kegiatan kampanye terbuka berjalan dengan tertib aturan dan sesuai harapan mengingat anak-anak tidak diperkenankan aktif dalam kegiatan kampanye.

“Kepada orang tua yang membawa anak-anak di bawah umur 17 tahun agar tidak mengenakan atribut,” kata Sami, salah satu pemandu acara di panggung utama, Sabtu (12/5).

Diketahui sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) dan Quick Investigation Voluntary akan turun ke Lampung sempat menyoroti keterlibatan anak di bawah umur oleh pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim di Lapangan Jatimulyo, Lampung Selatan, Minggu (1/4) lalu.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengaku juga mengecam tim pemenangan pasangan calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 yang tidak melarang anak di bawah umur hadir di kampanye tersebut.

“Untuk kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak dari segala bentuk eksplotasi kepentingan politik kita segera akan melakukan investigasi untuk dilaporkan ke KPU dan Bawaslu setempat,” katanya.

Arist menuturkan, keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye politik, bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Khususnya pasal 15 dan pasal 76 H yang menyebutkan, Perlindungan Anak secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik.

“Selain UU tersebut, dalam Kesepakatan Instrumen International Konvensi PBB Tentang Hak Anak. Paslon dan panitia peyelenggara dapat dikenakan sanksi tindak pidana penjara,” kata Arist, saat di hubungi wartawan, Senin (2/4) lalu.

Menurut Arist, jika paslon dengan sengaja membiarkan panitia penyelenggara menghadirkan dan melibatkan anak di bawah usia 17 tahun dalam kegiatan politik di dalam dan di luar ruang, dengan cara mengenakan simbol partai dan nama calon atau nomor urut, bisa didiskualifikasi.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)  dapat mendiskualifikasi paslon dan melaporkan tindak pidana pemilu kepada Kepolisian. Inilah salah satu langkah untuk melindungi Anak dari eksploitasi politik,” ujar Arist.

Pria kelahiran Sumatera Utara ini menuturkan, Komnas Perlindungan Anak mengajak semua paslon pemimpin daerah untuk tidak memanfaatkan atau eksploitasi anak-anak dalam segala bentuk kampanye politik paslon dan meminta masyarakat untuk memilih  secara cerdas pemimpin daerah pada Pilkada serentak yang peduli anak.

“Demi kepetingan terbaik anak-anak agar orangtua tidak mengajak dan mengikutsertakan dalam kampanye Paslon dengan alasan apapun. Keselamatan anaklah yang paling utama. Belajar demokrasi bukan dengan cara mencelakan anak dan menanamkan nilai-nilai kebencian pada Anak,” ujarnya. (*)

6 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY